Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menimbulkan beban finansial besar bagi perusahaan.
Pelaku usaha memiliki hak hukum untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) bersama tim pemeriksa.
Jika penetapan dinilai tidak berdasar fakta akuntansi atau bertentangan dengan aturan perpajakan, wajib pajak berhak mengajukan Surat Keberatan dalam tenggat 3 bulan sejak SKP diterbitkan.
Apabila keberatan ditolak, upaya hukum selanjutnya adalah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Jakarta. Pendampingan oleh advokat perpajakan berizin resmi sangat krusial untuk membuktikan keabsahan transaksi di hadapan majelis hakim.
Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi umum dan edukasi hukum, bukan sebagai nasihat hukum formal untuk kasus spesifik. Setiap situasi hukum memiliki fakta dan alat bukti yang berbeda.